KOMISI INFORMASI SULBAR

Keterbukaan Informasi sejalan dengan agenda Reformasi 1999 yakni transparansi. Dalam implementasi semangat reformasi tersebut dituangkan dalam pasal 28f  Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpang, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

      Selanjutnya Pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang sebagai langkah konkrit atas amanah Konstitusi sebagai dasar hak untuk Tahu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . UU keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP secara komprehensip mengatur mengenai kewajiban badan publik pemerintah atau badan publik non pemerintah untuk memberikan layanan informasi yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik, dan lembaga negara yang menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi (KI) dibentuk berdasarkan amanah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU ini dan peraturan pelaksananya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi, sedangkan ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Pembentukan Komisi Informasi Sulawesi Barat pertama kali  resmi pertama kali terbentuk berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 01/VI/KISB- KPTS/2016. Periode Pertama Komisi Informasi Sulawesi Barat 2016-2020 dengan Komisioner Rahmat Idrus (ketua), Andi Fachriady Kuno (wakil Ketua), Andry Pramono, Dulhaj Muhtar Mahmud, dan Andi Ishaq Abdullah. Priode ke 2 Komisi Informasi 2020-2024 dengan Komisioner Dulhaj Muhtar Mamud (Ketua), Asia Rahim (Wakil Ketua), Andi Facriady Kuno, Andi Ishaq Abdullah, Baktiar Ahmad.